BLITAR KAB – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Sosial menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) Tahun 2021 bertempat di Dendy Sky View, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (4/11/2021).
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tuti Komaryati. Sedangkan rapat koordinasi dan evaluasi Bantuan Sosial Pangan dihadiri Pendamping BSP dari seluruh Kecamatan Kabupaten Blitar dan menghadirkan perwakilan Bank BNI Kantor Cabang Blitar.
Tuti mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi ini sudah menjadi kewajiban karena semua kegiatan termasuk program BSP harus di evaluasi. Tuti menyebutkan, keluarga penerima manfaat (KPM) BSP di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
“Jadi, dengan rapat koordinasi dan evaluasi ini kedepan KPM BSP di Kabupaten Blitar benar-benar tepat sasaran. Sehingga warga kurang mampu yang berhak mendapatkan program ini benar-benar merasakan manfaatnya,”ujarnya.
Sementara itu, adapun beberapa permasalahan program BSP yang muncul di tahun 2021 diantaranya terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima manfaat dan saldo nol. Tuti mengajak pendamping BSP dari seluruh wilayah Kabupaten Blitar untuk menandatangani pakta integritas. Sehingga BSP benar-benar tepat sasaran dan meminimalisir penyelewengan.
“Tidak bisa dipungkiri KPM BSP yang didampingi di Kabupaten Blitar ini jumlahnya ratusan ribu. Di DTKS terakhir saja jumlahnya sudah mencapai 500 ribu lebih. Nah, ini tentunya tidak mudah. Oleh sebab itu untuk mengeliminir permasalahan itu maka kita bentengi dengan pakta integritas sehingga BSP yang disalurkan bisa benar-benar tepat sasaran,”ungkapnya.
Selain itu, nantinya setelah penandatanganan pakta integritas, Tuti yang secara definitive menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemkab Blitar dalam waktu dekat akan mengirimkan pakta integritas kepada seluruh camat di Kabupaten Blitar. Nantinya secara teknis camat diminta untuk monitoring dan evaluasi di tingkat bawah.
“Dengan camat melakukan pengawasan maka apabila terjadi permasalahan di tingkat bawah kami akan cepat tahu,” tukasnya.
Rencananya, setelah penandantanganan pakta integritas oleh Pendamping BSP, Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam waktu dekat juga akan mengajak Pendamping PKH untuk penandatanganan pakta integritas. Tuti berharap kedepan seluruh bantuan sosial di Kabupaten Blitar penyaluranya benar-benar dapat tepat sasaran.
“Kedepan semua pendamping yang ada di Dinas Sosial akan kita buatkan pakta integritas. Dan ini nanti akan kita informasikan. Termasuk nanti agen-agen yang ada di Bank BNI juga akan kita buatkan pakta integritas, karena mereka juga berperan dalam penyaluran bansos,” punkasnya.
