Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian Menpan RB) atas prestasi Kabupaten Blitar dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan Predikat Nilai B. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menpan RB, Asman Abnur kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, M.Si dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Wilayah II di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (31/1/2018).
Usai menerima penghargaan tersebut, Sekretaris Daeeah Kabupaten Blitar, Drs.Totok Subihandono, M.Si menyampaikan, rasa bangga sekaligus terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar. Karena kerja keras dan kekompakan semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar penghargaan SAKIP dengan predikat B bisa diraih. Tujuan dari evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Harapannya, predikat ini harus terus ditingkatkan dengan nilai tinggi diatasnya.
Di tempat yang sama Kepala Bagian Organisasi, Joni Setiawan, S.Sos, M.Si menyampaikan, bobot nilai pada Tahun 2016 yakni 50,54 dengan tingkat akuntabilitas kinerja CC sedangkan Tahun 2017 hasil evaluasi memperoleh 62,86 atau Predikat B. Target kedepan nilai SAKIP harus terus meningkat. Mengingat nilai standart dari SAKIP merupakan faktor dominan sebagai penentu insentif daerah atau anggaran untuk daerah. Sehingga nilai SAKIP harus ditingkatkan dan opini WTP harus dipertahankan.
Sementara itu dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2017. Menurutnya di Wilayah II ada satu pemerintah kabupaten dan satu provinsi yang berpredikat ‘A’ dan 17 pemprov/kabupaten/kota berpredikat ‘BB’. Juga terdapat 52 kabupaten/kota dengan predikat ‘B’. Ini artinya mengalami peningkatan 4,59 poin. Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/kota pada 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti naik 4,59 poin.
Asman Abnur berharap, agar seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik. Dia juga berpesan kepada para bupati, walikota, dan sekretaris daerah lebih fokus dan serius dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus berorientasi hasil.
Dalam kesempatan tersebut, Asman Abnur juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintah masing-masing. Aplikasi ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan.(Humas)
