Blitar – Perspektif Gender menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan daerah yang terimplementasi dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk menjadi bagian dalam perwujudan nasional yakni dengan membangun masyarakat Kabupaten Blitar tanpa diskriminatif. Hal ini disampaikan Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM dalam sambutannya pada kegiatan Workshop Integrasi Gender Dalam Pembangunan Daerah, Senin (23/10) di Kampung Coklat.
Dalam arahannya, Bupati Blitar juga menegaskan bahwa selama ini upaya dalam melaksanakan pembangunan berspektif gender telah berhasil. Ini terbukti dengan diraihnya empat kali penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) tingkat pratama dan madya dengan rincian pratama satu kali dan madya 3 kali. Harapannya, kedepan bisa meraih APE utama dengan terus melakukan pembenahan dan inovasi.
Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menyampaikan, perencanaan memegang peran paling utama dalam program yang menyangkut permasalahan gender. Untuk itu Bupati Blitar menghimbau kepada kepala OPD, camat, lurah dan kades untuk lebih memperhatikan perencanaan pembangunan berspektif gender. Misalnya, di kantor-kantor pelayanan masyarakat harus ada satu ruangan khusus untuk ibu-ibu yang menyusui atau ruang lactasi. Kemudian untuk trotoar dan jalan menuju kantor harus ada landasan bagi kaum disabilitas seperti orang buta dan lain sebagaianya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Ir.Suwandito mengungkapkan, kegiatan workshop dengan tema, Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) ini sebagai upaya akselerasi pengarusutamaan pembangunan responsive gender di Kabupaten Blitar. Mengingat selama ini masih terjadi ketidakmerataan pemahaman mengenai gender. Harapannya, pemahaman perspektif gender kepada top manager dan stakeholder ini dapat memberikan pencerahan pembangunan responsive gender di Kabupaten Blitar.
Disampaikan pula, Bappeda juga telah melaksanakan pendampingan pelaksanaan perencanaan dan pengganggaran responsif gender (PPRG) kepada Kasubag Penyusunan Program 38 OPD Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 24 sampai 31 Juli 2017. Setelah kegiatan workshop ini, Bappeda akan melakukan kegiatan serupa kepada 22 tenaga perencana kecamatan yang akan dilaksanakan tanggal 31 Oktober sampai 1 November 2017. Bahkan kedepan perencanaan dan pengganggaran kelurahan/desa juga akan menjadi fokus pengarusutamaan gender di Kabupaten Blitar.
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga selaku Plt Deputi Kesetaraan Gender Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Dra.Sri Danti Anwar, MM menerangkan bahwa dalam pembangunan berspektif gender, setiap kepala daerah harus memasukkan isu-isu yang dialami perempuan dan laki-laki, seperti isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan budaya. Kepala daerah dan stakeholder terkait harus bisa melihat kebutuhan dan hambatan masyarakatnya. Harapannya, masyarakat akan tergali potensinya serta memiliki kesempatan yang sama. Sehingga visi Bupati/Wakil Bupati Blitar, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar yang Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing segera terwujud.(Humas). foto:ilustrasi
